Abu Dhabi, UEA CNN — Gempa dahsyat yang melanda Turki pada 6 Februari menewaskan sedikitnya 45.000 orang, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal di hampir seluruh kota dan menyebabkan kerusakan langsung yang diperkirakan mencapai $34 miliar – atau kira-kira 4% dari hasil ekonomi tahunan negara itu, menurut Bank Dunia.
Tetapi biaya tidak langsung dari gempa tersebut bisa jauh lebih tinggi, dan pemulihannya tidak akan mudah dan cepat.
Perusahaan Turki dan Konfederasi Bisnis memperkirakan total biaya gempa mencapai $84,1 miliar, bagian terbesarnya adalah untuk perumahan, sebesar $70,8 miliar, dengan kehilangan pendapatan nasional dipatok $10,4 miliar dan kehilangan hari kerja sebesar $2,91 miliar.
“Saya tidak ingat… ada bencana ekonomi pada tingkat ini dalam sejarah Republik Turki,” kata Arda Tunca, seorang ekonom di PolitikYol yang berbasis di Istanbul.
Perekonomian Turki telah melambat bahkan sebelum gempa. Kebijakan moneter yang tidak ortodoks oleh pemerintah menyebabkan inflasi melonjak, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan lebih lanjut dan krisis mata uang yang membuat lira kehilangan 30% nilainya terhadap dolar tahun lalu. Ekonomi Turki tumbuh 5,6% tahun lalu, Reuters melaporkan, mengutip data resmi.
Ekonom mengatakan kelemahan struktural dalam ekonomi hanya akan bertambah buruk karena gempa dan dapat menentukan jalannya pemilihan presiden dan parlemen yang diharapkan pada pertengahan Mei.
Namun, Tunca mengatakan bahwa sementara kerusakan fisik akibat gempa itu sangat besar, kerugian terhadap PDB negara itu tidak akan sebesar jika dibandingkan dengan gempa bumi tahun 1999 di Izmit, yang melanda pusat industri negara itu dan menewaskan lebih dari 17.000 orang. Menurut OECD, area yang terkena dampak gempa tersebut menyumbang sepertiga dari PDB negara tersebut.
Provinsi yang paling terkena dampak gempa 6 Februari mewakili sekitar 15% populasi Turki. Menurut Konfederasi Perusahaan dan Bisnis Turki, mereka menyumbang 9% dari PDB negara, 11% pajak penghasilan, dan 14% pendapatan dari pertanian dan perikanan.
“Pertumbuhan ekonomi akan melambat pada awalnya, tetapi saya tidak mengharapkan ancaman resesi akibat gempa bumi,” kata Selva Demiralp, seorang profesor ekonomi di Universitas Koc di Istanbul. “Saya tidak memperkirakan dampak pertumbuhan (ekonomi) lebih dari 1 sampai 2 (persentase) poin.”
Kritik terhadap kesiapan negara terhadap gempa telah meningkat, baik melalui kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi atau mencegah skala kerusakan yang terlihat dalam bencana tersebut.
Bagaimana Turki akan merehabilitasi ekonominya dan menafkahi para tunawisma barunya belum diketahui. Tapi itu bisa terbukti sangat penting dalam menentukan nasib politik Presiden Recep Tayyip Erdogan, kata para analis dan ekonom, saat ia mencari masa jabatan lain.
Posisi fiskal yang kuat
Anggaran pemerintah tahun 2023, yang dirilis sebelum gempa bumi, telah merencanakan peningkatan pengeluaran pada tahun pemilu, memperkirakan defisit sebesar 660 miliar lira ($34,9 miliar).
Pemerintah telah mengumumkan beberapa langkah yang menurut para analis dirancang untuk menopang popularitas Erdogan, termasuk kenaikan hampir 55% dalam upah minimum, pensiun dini, dan pinjaman perumahan yang lebih murah.
Ekonom mengatakan bahwa posisi fiskal Turki kuat. Defisit anggarannya, jika dibandingkan dengan output ekonominya, lebih kecil daripada pasar negara berkembang lainnya seperti India, China, dan Brasil. Itu memberi pemerintah ruang untuk dibelanjakan.
“Turki memulai dari posisi kekuatan fiskal relatif,” kata Selva Bahar Baziki dari Bloomberg Economics. “Pengeluaran gempa yang diperlukan kemungkinan besar akan mengakibatkan pemerintah melanggar target anggaran mereka. Mengingat jumlah korban kemanusiaan yang tinggi, ini akan menjadi tahun untuk melakukannya.”
Pengeluaran publik terkait gempa diperkirakan mencapai 2,6% dari PDB dalam jangka pendek, katanya kepada CNN, tetapi pada akhirnya bisa mencapai setinggi 5,5%.
Pemerintah biasanya menyumbat kekurangan anggaran dengan mengambil lebih banyak utang atau menaikkan pajak. Ekonom mengatakan keduanya adalah pilihan yang mungkin. Tapi perpajakan pasca gempa sudah menjadi topik yang sensitif di negara ini, dan bisa terbukti berisiko di tahun pemilu.
Setelah gempa tahun 1999, Turki memperkenalkan “pajak gempa bumi” yang awalnya diperkenalkan sebagai tindakan sementara untuk membantu meredam kerusakan ekonomi, namun kemudian menjadi pajak permanen.
Ada kekhawatiran di negara itu bahwa negara mungkin telah menyia-nyiakan pendapatan pajak tersebut, dengan para pemimpin oposisi meminta pemerintah untuk lebih transparan tentang apa yang terjadi dengan uang yang terkumpul. Ketika ditanya pada tahun 2020, Erdogan mengatakan uang itu “dibelanjakan tidak sesuai dengan tujuannya.” Sejak itu, pemerintah tidak banyak bicara tentang bagaimana uang itu dibelanjakan.
“Dana yang disiapkan untuk kesiapsiagaan gempa telah digunakan untuk proyek-proyek seperti pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, dll. Selain kesiapsiagaan gempa,” kata Tunca. “Dengan kata lain, tidak ada penyangga atau bantalan yang dipasang untuk membatasi dampak ekonomi dari bencana semacam itu.”
Kepresidenan Turki tidak menanggapi permintaan komentar dari CNN.
Analis mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan dengan tepat apa dampak kejatuhan ekonomi terhadap prospek Erdogan untuk terpilih kembali.
Peringkat persetujuan presiden rendah bahkan sebelum gempa. Dalam jajak pendapat bulan Desember oleh firma riset Turki MetroPOLL, 52,1% responden tidak menyetujui penanganannya atas pekerjaannya sebagai presiden. Sebuah survei sebulan sebelumnya menemukan bahwa mayoritas pemilih tidak akan memilih Erdogan jika pemilihan diadakan pada hari itu.
Dua jajak pendapat pekan lalu, bagaimanapun, menunjukkan oposisi Turki tidak mendapatkan dukungan baru, Reuters melaporkan, mengutip sebagian kegagalannya untuk menunjuk seorang kandidat dan sebagian kurangnya rencana nyata untuk membangun kembali daerah yang hancur akibat gempa.
Pembelotan pemilih
Mayoritas provinsi yang paling parah terkena dampak gempa memilih Erdogan dan Partai AK yang berkuasa dalam pemilu 2018, tetapi di beberapa provinsi tersebut, Erdogan dan Partai AK menang dengan pluralitas suara atau mayoritas tipis.
Provinsi-provinsi itu termasuk yang termiskin di negara ini, kata Bank Dunia.
Penelitian yang dilakukan oleh Demiralp serta akademisi Evren Balta dari Universitas Ozyegin dan Seda Demiralp dari Universitas Isik, menemukan bahwa meskipun keberpihakan tinggi pemilih Partai AK yang berkuasa merupakan penghalang kuat untuk pembelotan pemilih, kegagalan ekonomi dan demokrasi dapat menyebabkan keseimbangan.
“Data kami menunjukkan bahwa responden yang melaporkan mampu memenuhi kebutuhan lebih cenderung memilih AKP petahana lagi,” simpul penelitian tersebut. “Namun, begitu fundamental ekonomi yang memburuk mendorong lebih banyak orang ke bawah garis kemiskinan, kemungkinan pembelotan meningkat.”
Hal ini dapat memungkinkan partai-partai oposisi untuk mengambil suara dari penguasa petahana “terlepas dari perpecahan berbasis identitas jika mereka menargetkan pemilih yang tidak puas secara ekonomi dan demokratis melalui pesan yang jelas.”
Bagi Tunca, dampak ekonomi akibat gempa menimbulkan risiko nyata bagi prospek Erdogan.
“Besarnya gempa sosial Turki jauh lebih besar daripada gempa tektonik,” katanya. “Ada tarik menarik antara pemerintah dan oposisi, dan tampaknya pemenangnya tidak akan diketahui sampai akhir pemilu.”
Nadeen Ebrahim dan Isil Sariyuce berkontribusi pada laporan ini.
Artikel ini telah dikoreksi untuk mengatakan bahwa penelitian, bukan survei, dilakukan oleh para akademisi.
Intisari
Negara-negara Afrika Sub-Sahara memulangkan warganya dari Tunisia setelah pernyataan 'mengejutkan' dari presiden negara tersebut
Negara-negara Afrika Sub-Sahara termasuk Pantai Gading, Mali, Guinea dan Gabon, membantu warganya kembali dari Tunisia menyusul pernyataan kontroversial dari Presiden Tunisia Kais Saied, yang memimpin tindakan keras terhadap imigrasi ilegal ke negara Afrika Utara itu sejak bulan lalu.
- Latar belakang: Dalam sebuah pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional Tunisia pada 21 Februari, Saied menggambarkan penyeberangan perbatasan ilegal dari sub-Sahara Afrika ke Tunisia sebagai “usaha kriminal yang digagas pada awal abad ini untuk mengubah komposisi demografis Tunisia.” Dia mengatakan imigrasi bertujuan untuk mengubah Tunisia menjadi “hanya sebuah negara Afrika yang tidak termasuk dunia Arab dan Muslim.” Dalam pidato selanjutnya pada 23 Februari, Saied menegaskan tidak ada diskriminasi rasial di Tunisia dan mengatakan bahwa orang Afrika yang tinggal di Tunisia secara hukum diperbolehkan. Pihak berwenang menangkap 58 migran Afrika pada hari Jumat setelah mereka dilaporkan melintasi perbatasan secara ilegal, kantor berita negara TAP melaporkan pada hari Sabtu.
- Mengapa penting: Saied, yang perebutan kekuasaannya pada tahun 2021 digambarkan sebagai kudeta oleh musuh-musuhnya, menghadapi tantangan terhadap kekuasaannya di dalam negeri. Reuters pada hari Minggu melaporkan bahwa tokoh oposisi dan kelompok hak asasi mengatakan bahwa tindakan keras presiden terhadap migran dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari krisis ekonomi Tunisia.
Pemimpin Tertinggi Iran mengatakan keracunan siswi adalah 'kejahatan yang tak termaafkan'
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Senin mengatakan bahwa peracunan siswi dalam beberapa bulan terakhir di Iran adalah "kejahatan yang tidak termaafkan," lapor kantor berita pemerintah IRNA. Khamenei mendesak pihak berwenang untuk menindaklanjuti masalah ini, dengan mengatakan bahwa “jika terbukti para siswa diracuni, pelaku kejahatan ini harus dihukum berat.”
- Latar belakang: Kekhawatiran berkembang di Iran setelah muncul laporan bahwa ratusan siswi telah diracuni di seluruh negeri selama beberapa bulan terakhir. Pada hari Rabu, Mehr News semi-resmi Iran melaporkan bahwa Shahriar Heydari, seorang anggota parlemen, mengatakan bahwa "hampir 900 siswa" dari seluruh negeri telah diracuni sejauh ini, mengutip "sumber terpercaya" yang tidak disebutkan namanya.
- Mengapa penting: Laporan tersebut telah menyebabkan protes lokal dan internasional. Meskipun tidak jelas apakah insiden itu terkait dan apakah para siswa menjadi sasaran, beberapa percaya itu adalah upaya yang disengaja untuk menutup sekolah perempuan, dan bahkan berpotensi terkait dengan protes baru-baru ini yang menyebar di bawah slogan, “Perempuan, Hidup, Kebebasan. ”
Oleh Nadeen Ibrahim
